UU K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Posted on 0 views

Suatu pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik kalau kualitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya insan juha baik termasuk didalamnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ). Tenaga kerja adalah aset penting perusahaan, untuk melindungi tenaga kerja pemerintah membuat kebijakan perlindungan tenaga kerja terhadap asepek K3 melalui Peraturan Perundang-Undangan K3.

Baca dulu: Sejarah Perkembangan dan Dasar-Dasar K3, Pengertian dan Tujuan K3, Pengertian Incident dan Accident

Sumber hukum peraturan perundang-undangan K3 ialah UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yaitu “Tiap warna negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Disamping menjelaskaan bahwa setiap warga negara berhak menerima pekerjaan yang layak, juga berhak untuk menerima perlindungan terhadap K3 agar dalam pelaksaaan pekerjaan tercipta kondisi kerja yang kondusif, nyaman, sehat, dan aman serta dapat berbagi keterampilan dan kemampuannya.

K3

 Baca juga : ERGONOMI ialah nine, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak menerima perlindungan atas keselamatan dan keseharan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan sesuai dengan harkat mertabat serta moral agamaPasal 10, yang menyatakan bahwa pemerintah membina perlindungan kerja yang menyangkut:

a.?????? Adat keselamatan kerja

  1. Pasal 9, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak menerima perlindungan atas keselamatan dan keseharan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan sesuai dengan harkat mertabat serta moral agama
  2. Pasal 10, yang menyatakan bahwa pemerintah membina perlindungan kerja yang menyangkut:

a.       Adat keselamatan kerja

b.      Adat kesehatan dan hygiene perusahaan

c.       Adat kerja

d.      Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

Daftar Pustaka:

a. Pasal 86 UU RI No.13 Tahun 2003

Ayat (1):

Untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas? Kerja yang most useful diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Ayat (2):

Untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas  kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Daftar Pustaka:

b. Pasal 87 UU RI No.13 Tahun 2003

Ayat (1):

Widayana,G

Anggaran keselamatan kerja secara khusus sudah ada semenjak masa kolonial Belanda. Anggaran tesebut dikenal dengan Veiligheids Reglement (VR) Tahun 1910 (diundangkan dalam Lembaran Negara No. 406 tahun 1910). Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan UU RI No.1 Tahun 1970 perihal Keselamatan Kerja (Safety Act) mengingat VR sudah tidak bisa menghadapi perkembangan industri yang tidak lepas dengan penggunaan mesin, peralatan, pesawat, instalasi dan bahan baku dalam rangka mekanisme, elektrifikasi, dan modernisasi untuk meningkatkan intensitas dan produktivitas kerja.

Widayana,G

Daftar Pustaka:

Widayana,G & Wiratmaja, G. 2014, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Graha Ilmu: Yogyakarta.

Baca Juga:  Aplikasi dan Penyedia Layanan BIM dalam Industri Konstruksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 4 =