TOD, Sebuah Konsep Permukiman Terbaru a la Kota Metropolitan

  • Share

JAKARTA YANG BERKEMBANG PESAT DAN SEMAKIN PADAT

Jakarta berkembang sangat cepat.  Populasi penduduk yang tadinya hanya 2.900.000 jiwa pada tahun 1960 sekarang bermetamorfosis 10.370.000 juta jiwa pada tahun 2017  (BPS 2018). Masih berdasarkan data Badan Sentra Statisik, jumlah penduduk Jakarta pada 2015 mencapai 10,18 juta jiwa. Kemudian meningkat menjadi 10,28 juta jiwa pada 2016 dan bertambah menjadi 10,37 juta jiwa pada 2017. Kemudian meningkat menjadi 10,28 juta jiwa pada 2016 dan bertambah menjadi 10,37 juta jiwa pada 2017. Adalah, selama dua tahun terakhir jumlah penduduk di Ibu Kota bertambah 269 jiwa setiap hari atau ada pertambahan 11 orang per jam baik pertambahan karena karena migrasi maupun karena karena angka kelahiran.

KENDARAAN VS RUAS JALAN

Meskipun dari sisi kependudukan berkembang sangat cepat dan pertumbuhan ekonomi yang juga stabil di kisaran 6% per tahun namun kalau diperdalam, pertumbuhan ruas jalan yang melayani jutaan kendaraan di Jakarta nampak tidak seimbang. Tabel dibawah ini menggambarkan proporsi jumlah kendaraan dibandingkan dengan panjang jalan di Jakarta selang 5 tahun.

Perbandingan Antara Jumlah Kendaraan dan Panjang Ruas Jalan Di Jakarta

Sumber : BPS, Jakarta Data, dll

KECENDERUNGAN TINGGAL DI LUAR JAKARTA NAMUN BEKERJA DI JAKARTA

Penduduk Kota Jakarta diperkirakan berjumlah 10,37 juta jiwa pada malam hari namun ditengarai mampu mencapai 11 juta jiwa pada siang hari. Mengapa demikian? Karena ada kira-kira 1 juta jiwa penduduk yang mencari nafkah di Jakarta namun tidak tinggal di Jakarta dikarenakan banyak sekali faktor mirip mahalnya harga tanah, kebisingan, kepadatan dll. Pola hidup mirip ini diistilahkan sebagai migrasi risen dan bukan migrasi penduduk. Pada Tahun 2015, information ststistik menyebutkan angka 499 ribu migrasi risen di Jakarta yang berarti ada sejumlah penduduk luar Jakarta yang mengokupasi Jakarta pada ketika jam kerja.

ALAT TRANPORT MASSAL VS KENDARAAN PRIBADI

Kota-kota besar di dunia ketika ini sedang menghadapi persoalan dengan alat transportasi massal. Lonjakan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang cepat meyebabkan daya beli masyarakat meningkat dan menyebabkan kecenderungan membeli kendaraan eksklusif dibandingkan menggunakan alat tranpostasi massal. Ilham untuk menggunakan transportasi massal di Jakarta sendiri sebenarnya bukan ilham baru. Bajaj dikenal oleh penduduk Jakarta mulai tahun 1970. Sebelumnya pada Tahun 1960 helicak dan becak juga mulai dikenal di Jakarta. Selain itu metromini (awalnya hanya digunakan untuk sarana transport atlet PON dan SEA GAMES) dan mikrolet juga merajai jalan Jakarta di awal-awal tahun 1990. Pada 2004 Jakarta melompati tantangan transportasi massal dengan kehadiran Bus Transjakarta dan kemudian juga jasa taxi online sebagai alternatif pengurai kemacetan.  Sebutlah Grab, Uber dan Gojek yang dengan seragam pengemudi khasnya berseliweran di Jakarta dalam lima tahun terakhir ini.  Awal 2019 ini Jakarta kembali membuat gebrakan yang belum dilakukan kota besar lainnya di Indonesia yaitu dengan penggunaan Mass Rapid Transit (MRT).

MRT Jakarta, launching sebagai pengurai lalu lintas Jakarta awal 2019

DEFINISI

Dalam istilah resminya, Daerah TOD atau Transit Oriented Develompment ialah daerah yang ditetapkan dalam agenda tata ruang sebagai daerah terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter hingga dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang sampai tinggi.

Simpul transit sendiri diefinisikan sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi pergantian intermoda dan antarmoda yang berupa stasiun kereta, terminal, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Daerah/ruang campuran yang tertera pada paragraf di atas ialah ruang atau daerah yang memiliki dua fungsi pemanfaatan ruang atau lebih yang bersinergi baik dalam satu bangunan maupun bangunan terpisah atau blok terpisah yang memiliki integrasi fungsional dan fisik antar komponen fungsi pemanfaatan ruang.  Kedua fungsi itu ialah fungsi primer (fungsi yang melayani wilayah lebih luas dari wilayahnya sendiri, atau batas administratif kawasan) dan fungsi sekunder (melayani wilayahnya sendiri, atau dalam batas administratif kawasan).

KONSEP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT

TOD ialah konsep pengembangan perkotaan yang menuntut keterpaduan antara pola dan struktur ruang wilayah (mulai dari perumahan, komersial dan ruang reksreasi) dengan sarana transportasi umum yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki. TOD memiliki konsep yang unik yaitu :

1. Terletak di jaringan simpul/transit jaringan transportasi massal

2. Maksimal jarak antara sarana transportasi (simpul transit) dengan sentra kegiatan ialah 400-800 meter atau jarak tempuh dengan berjalan kaki kira-kira 10 menit

three. Adalah pengembangan sentra kegiatan, vicinity publik, komersial, perumahan dan zona pendukung lainnya.

4. Memiliki moda trasnportasi jarak jauh dan jarak dekat.

5. Harus matching dengan arah pengembangan spasial

6. Kondusif, tidak terletak di daerah rawan bencana

7. Nir mengganggu jaringan infrastruktur bawah tanah.

IMPLEMENTASI LAPANGAN

Penerapan konsep TOD ini paling tidak memiliki beberapa manfaat :

1. Bisa mendukung pembangunan perumahan yang layak huni dan memiliki aksesibilitas yang baik dengan tersedianya jaringan transportasi yang murah dan mudah dijangkau.

2. Optimaliasi penggunaan lahan dengan memanfaatkan lahan berintensitas tinggi di sentra jaringan transportasi.

3. Kompaksitas daerah (built up area) perkotaan menjadi lebih baik dan efektif baik secara fisik maupun secara fungsional.

Four. Adanya penghematan energi dan BBM dengan tersedianya transportasi publik massal yang tersedia dekat daerah perumahan.

Five. Kesehatan dan kebugaran penduduk sekitar TOD karena “keharusan” berjalan kaki ke sentra moda transportasi setiap hari.

6. Pemugaran lingkungan yang tercapai dengan berkurangnya emisi gasoline karbon yang akan terjadi berkurangnya aktrifitas penggunaan kendaraan eksklusif.

Menerapkan konsep TOD ini tidak boleh sembarangan. Kalau tidak direncanakan dengan benar malah akan membuat daerah menjadi semrawut, kumuh dan kehilangan jati dirinya sebagai solusi terintegrasi bagi kepadatan lalu lintas Jakarta.

Untuk mendukung implementasi TOD dengan benar diharapkan beberapa syarat yaitu :

1. Tersedianya lahan yang cukup pada simpul transportasi

2. Pengembangan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Perjuangan (KPBU) dalam pembangunan TOD

3. Pengembangan regulasi di sentra dan kawasan dalam mengatur TOD.

4. Pengenalan yang gencar ke masyarakat terkait konsep-konsep TOD agar tidak berkembang sporadis dan tidak teratur.

Five. Pembenahan sistem transportasi secara menyeluruh (included)

PRINSIP PEMBANGUNAN KAWASAN

Pada dasarnya prinsip TOD dalam mewujudkan daerah campuran serta daerah padat dan terpusat yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal, ialah:

a. prinsip pengembangan daerah dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal. Pengembangan ini dapat dicapai dengan pengintegrasian fungsi dan fasilitas daerah dengan struktur ruang kota; pengembangan daerah campuran; peningkatan konektivitas dan kesatuan antar ruang dan antar bangunan dalam daerah;  pengembangan daerah dengan intensitas sedang sampai tinggi untuk membentuk lingkungan yang padat; penataan fungsi daerah untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan dan; perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk  pengguna fasilitas transit.

B. Prinsip pengembangan fasilitas lingkungan untuk moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit. Hal ini dapat dilakukan dengan perumusan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor; penataan parkir yang mendorong penggunaan moda transportasi massal; pembangunan sistem jaringan jalan dan jalur moda transportasi tidak bermotor serta pejalan kaki dengan aksesibilitas tinggi; penataan bangunan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki dan; pengembangan daerah yang menyediakan rute pendek bagi pengguna moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki

Model three Daerah TOD yang sedang direncanakan pembangunannya oleh pemerintah

Foto : Kementerian PUPR

LEGALITAS

TOD harus dipayungi oleh regulasi yang baik. Tanpa regulasi ini TOD akan dibangun dengan tidak menggunakan prinsip-prinsip yang benar atau perkembangannya menjadi tidak sesuai cita-cita. Selain itu, regulasi ini juga dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol pemerintah dan pemerintah kawasan dalam mengendalikan Daerah TOD.

Daerah TOD harus ditetapkan dalam peraturan kawasan perihal RTRW provinsi/kabupaten/kota. Penetapan Daerah TOD ini diintegrasikan dengan agenda struktur ruang. Ad interim itu penetapan Daerah TOD dalam peraturan kawasan perihal RTRW kabupaten/kota harus diintegrasikan dengan agenda struktur ruang, agenda pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi. Pengaturan Daerah TOD diatur lebih rinci dalam RDTR dan Peraturan Zonasi kawasan kabupaten/kota dengan memuat lokasi dan batas Daerah TOD, peruntukan ruang, dan Peraturan Zonasi.

Akan tetapi tentu saja ada kemungkinan RDTR belum ditetapkan oleh DPRD setempat. Dalam kondisi mirip ini pencantuman lokasi dan batas Daerah TOD serta peruntukan ruang, harus mengacu pada RTRW provinsi/kabupaten/kota yang telah berlaku. Daerah TOD yang telah ditetapkan dalam peraturan kawasan perihal RTRW, dapat diatur lebih lanjut secara teknis melalui ketentuan teknis lainnya melalui peraturan kepala kawasan.

KELEMBAGAAN

Sebagai sebuah daerah strategis, pengelolaan Daerah TOD dapat dilakukan oleh Pemerintah (sentra), Pemerintah Kawasan provinsi, Pemerintah Kawasan kabupaten/kota, kerjasama antar kawasan (kalau daerah melintasi dua atau lebih terirori kawasan), atau melalui kerjasama antara Pemerintah/Pemerintah Kawasan dengan badan perjuangan (KPBU).

Dalam mengelola Daerah TOD tentu saja diharapkan sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas keberadaan daerah tersebut. Pemerintah atau Pemerintah Kawasan dapat membentuk badan sesuai dengan kewenangannya atau menunjuk badan perjuangan milik negara atau badan perjuangan milik kawasan yang adalah operator utama sistem transportasi massal berkapasitas tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PERAN PEMERINTAH

Dalam daerah strategis mirip TOD ini Pemerintah Kawasan harus terlibat dan berperan aktif dalam pengaturan semenjak penentuan Daerah TOD sampai pengembangan Daerah TOD sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah dan Pemerintah Kawasan berperan untuk menciptakan iklim perjuangan yang sehat dan kondusif serta menjamin keberhasilan pengembangan Daerah TOD.  Kalau iklim perjuangan kurang mantap dikhawatirkan perkembangannya tidak sesuai cita-cita dan menjadikan kualitas daerah terdegradasi. Pemerintah Kawasan berperan dalam berbagi perangkat penunjang untuk mewujudkan Daerah TOD sesuai dengan kewenangannya. Ini berafiliasi dengan kemampuan OPD yang dibentuk di kawasan untuk mengelola daerah. Pemerintah dan Pemerintah Kawasan melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah TOD. Dalam hal Daerah TOD dikembangkan pada koridor transportasi massal yang berkapasitas tinggi berbasis rel dan lintas wilayah, Pemerintah dan Pemerintah Kawasan provinsi berkolaborasi untuk menjamin beroperasinya sistem transportasi massal tersebut secara berkelanjutan.

Demikianlah bagaimana seharusnya pengembangan TOD atau Transit Oriented Development direncanakan dan dibangun untuk menyelesaikan tantangan di bidang tranportasi, tantangan di bidang lingkungan hidup dan juga sekaligus tantangan di bidang penyediaan perumahan yang selama ini dialami kota-kota besar di Indonesia.

Subscribe to obtain unfastened electronic mail updates:

Baca Juga:  Promo Diskon Harga Rumah Spesial Kemerdekaan
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

eleven − 11 =