Tantangan Terhadap Dunia Jasa Konstruksi Gorontalo Dibalik Penetapan Undang Undang No 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

  • Share

Beberapa bulan belakangan ini dunia jasa konstruksi agak ramai dengan pemberitaan mengenai lahirnya undang-undang terbaru jasa konstruksi pada awal tahun 2017.

Poly yang optimis namun beberapa lontaran pesimis masih terus terdengar. Namun dibalik itu semua, terdapat beberapa tantangan yang sebelumnya belum begitu terasa.

Tantangan apa saja itu? Yuk kita telusuri satu persatu…

1. Implementasi kebijakan pimpinan kawasan terhadap dunia jasa konstruksi

Secara kelembagaan, di Provinsi Gorontalo baru Kota Gorontalo yang memiliki struktur dalam Organisasi Perangkat Kawasan (OPD) yang mengacu kepada UU No 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Kawasan. Seksi Jasa Konstruksi, demikian namanya, melekat pada Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Generik & Penataan Ruang Kota Gorontalo. Dalam bincang-bincang dengan kepala dinas beberapa waktu lalu, aku mendapat kabar bahwa pemda (dalam hal ini kepala kawasan)  berpendapat idealnya Seksi Jasa Konstruksi ini ditingkatkan kapasitasnya menjadi Bidang Jasa Konstruksi.

Selain Kota Gorontalo, lima kabupaten lainnya belum mengakomodir berita jasa konstruksi dalam struktur OPD. Hambatan yang umum dialami ialah sumber daya insan yang terbatas. Ini menyebabkan kepala kawasan sebagai pemegang kebijakan tertinggi juga masih kurang melirik berita ini.

Di masing-masing kawasan sebenarnya semenjak lama telah ada lembaga Tempat Latihan Kerja (LLK) yang berada dibawah kendali dinas ketenagakerjaan setempat. Namun kurangnya koordinasi antara pembina jasa konstruksi dengan pembina ketenaga kerjaan menyebabkan banyak potensi yang dimiliki oleh lembaga pembina ketenagakerjaan tidak mampu dimaksimalkan dalam pengembangan jasa kontruksi.

Dalam banyak kasus, beberapa kepala kawasan kalau ditanya mengenai berita jasa konstruksi menyatakan paham, namun masih kurang terinformasi mengenai hal-hal detail misalnya mengenai tugas pemerintah sentra, tugas kawasan provinsi, tugas kawasan kabupaten/kota mirip apa, acara apa yang perlu dilaksanakan dalam waktu dekat, mengapa kawasan harus mengantisipasi berita ini dan yang terutama keuntungan apa yang mampu dipetik kawasan kalau berita jasa konstruksi ini diwadahi dalam OPD.

Dikarenakan dukungan dari pimpinan/kepala kawasan masih kurang maka tentu saja para wakil rakyat di lembaga perwakilan juga masih belum menawarkan advokasi yang baik mengenai berita ini. Para pemegang kekuasaan eksekutif seharusnya lebih acapkali mengemukaan berita ini dalam rapat dengar pendapat yang digelar hampir tiap bulan.

Baca Juga:  3 TINGKATAN KEPEMIMPINAN, ETIKA KEPEMIMPINAN

Acapkali juga kita dengar, resources yang dimiliki kawasan yang minim menjadikan berita ini kurang diminati untuk diurus.  Peralatan untuk pelatihan tenaga terampil, mesin untuk mempercepat pekerjaan tukang, dana APBD yang terbatas ialah hal-hal penting yang menyebabkan kawasan sulit bergerak.

2. Pengembangan kemampuan penyedia jasa

Dalam dunia perjuangan jasa konstruksi di Gorontalo jamak terdengar kesulitan untuk menerima tenaga ahli dan tenaga terampil. Jikapun ada, tenaga ahli dan tenaga terampil ini belum tersertifikasi oleh LPJK provinsi. Sebagaimana diketahui, ketika ini regulasi terbaru mensyaratkan kepada penyedia jasa untuk menyediakan tenaga ahli dan tenaga terampil dalam proses pengerjaan kegiatan konstruksi.  Hal ini disebabkan dominan asosiasi perusahaan & asosiasi profesi masih belum banyak berinisiatif untuk melatih tenaga ahli dan tenaga terampilnya untuk menerima pengakuan negara berbentuk sertifikat.

3. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan dalam dunia jasa konstruksi

Selain kemampuan penyedia jasa yang terbatas, kenyataan di lapangan juga banyak ditemui bahwa aparatur pemerintahan juga tidak dibekali dengan pengetahuan dunia konstruksi yang mumpuni. Dalam beberapa bidang pekerjaan misalnya, eksistensi sarjana teknik sangat terbatas. Kalaupun ada, banyak diatara mereka yang masih menyandang status honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sehingga tidak mampu diandalkan dalam legalitas formil dokumen pembangunan. Mirip kita ketahui, sebuah dokumen negara, tidak boleh  dilegalkan dengan tanda tangan seorang pegawai PPPK melainkan harus oleh PNS.

Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dalam pelatihan SMK3 Konstruksi

di Kegiatan Pembangunan Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo oleh instruktur nasional

4. Penerapan teknologi terbaru dalam dunia konstruksi

Ketika ini teknologi telah banyak berkembang. Mesin-mesin dan peralatan kerja menapaki era yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangannya ialah, maukah para penyedia jasa menggunakan peralatan modern ini dalam pekerjaannya? Mirip kita ketahui, meskipun hasilnya sangat memuaskan, peralatan ini masih jarang dipakai dan agak mahal harganya dan tentu saja akan menaikkan operasional kegiatan lapangan. Konsekwensinya tentu saja ada pada pengurangan keuntungan yang sebelumnya sudah diperkirakan oleh penyedia jasa.

Selain itu, dalam dunia pemerintahan sendiri, kita masih terus diperhadapkan pada birokrasi formal yang kadang tidak terlalu adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sebetulnya kita memiliki stakeholder lain yaitu perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian. Namun sekali lagi pertanyaannya, mampukah sistem pendidikan yang dibangun sekarang memaksimalkan potensi brain yang ada di kampus-kampus?

Demikianlah beberapa tantangan yang dipetakan dari ditetapkannya UU No 02 Tahun 2017 Perihal Jasa Konstruksi. Tantangan-tantangan ini tentu saja bukan tanpa solusi. Namun solusi-solusi tersebut harus adalah sebuah gerakan masif oleh penyedia jasa, pemerhati, dan birokrat yang didukung oleh regulasi yang baik.

Salam Konstruksi………………….

Subscribe to receive free email updates:

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

13 + five =