Review Daya Saing Pelaku Industri Konstruksi di Provinsi Gorontalo Pasca Penetapan UU No 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

  • Share

Global Jasa Konstruksi pada awal tahun 2017 ini mengalami peningkatan atensi yang luar biasa. Pemicunya tidak lain ialah diterbitkannya Undang-Undang No 02 Tahun 2017 Perihal Jasa Konstruksi yang dimaklumkan berlaku semenjak Januari 2017.

Undang-Undang ini mengandung beberapa konsekwensi yang harus dilakukan di tempat maupun di sentra.

Di sentra, para pembina jasa konstruksi ditugaskan untuk melakukan pembinaan yang mencakup penetapan kebijakan, penyelenggaran kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta penyelenggaraan pemberdayaan terhadap Pemerintah Kawasan. Selain itu diatur perihal pendanaan, pelaporan dan pengawasannya. Untuk menyediakan facts dan berita yang akurat dan terintegrasi dibentuk suatu sistem berita Jasa Konstruksi yang terintegrasi dan dikelola oleh Pemerintah Sentra.

Untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Sentra dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Sentra di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri, yang unsur-unsurnya ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Di tempat, pada tingkat provinsi, pemerintah tempat memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem berita jasa konstruksi cakupan tempat provinsi.

Ad interim itu pada tingkat kabupaten/kota, pemerintah diamanahkan sebagai penyelenggara pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggara sistem berita jasa konstruksi cakupan tempat kabupaten/kota. Penerbitan izin perjuangan jasa konstruksi nasional (non kecil & kecil) dan pengawasan tertib perjuangan, tertib penyelenggaraan & tertib pemanfaatan jasa konstruksi juga diserahkan penanganannya ke pemerintah kabupaten/kota.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri juga menggagas lahirnya Undang Undang No 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Kawasan. Undang undang ini malah sudah lebih dulu tiga tahun mengatur perihal sub urusan jasa konstruksi walaupun memang peraturan pemerintah yang mendukungnya (PP No 18 Tahun 2016) baru lahir setahun sebelum undang undang jasa konstruksi dilahirkan.

Undang undang No 23 mengamanahkan urusan kongkuren berupa urusan pemerintah tempat yang wajib dilaksanakan yaitu : pekerjaan umum & penataan ruang. Pada urusan wajib  pekerjaan umum & penataan ruang ini terdapat sub urusan jasa konstruksi yang mengatur hal-hal yang sama mirip diatur dalam Undang Undang No 02 Tahun 2017 perihal Jasa Konstruksi. Sehingga dapat dikatakan kedua regulasi ini sama dalam hal mengatur issue jasa konstruksi.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi di tempat ternyata banyak hal yang harus diperhatikan. Satu dari banyak hal yang perlu mendapat penekanan itu ialah bagaimana menumbuhkan daya saing pelaku urusan ekonomi lokal dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pasca penetapan Undang Undang No 02 Tahun 2017 ini.

Bagi pengusaha konstruksi Gorontalo, persoalan ini ialah persoalan besar yang harus diperjuangkan penyelesaiannya karena semakin lama semakin banyak bermunculan badan perjuangan baru, regulasi baru, teknologi baru dan bahkan jenis tenaga kerja baru yang menuntut penanganan spesial. Semuanya akan menyebabkan ruang gerak pengusaha lokal semakin sempit kalau tidak segera melakukan pembenahan disana sini.

Akan tetapi sepandai-pandainya pengusaha konstruksi membawa diri, tidak akan berhasil tanpa bergeraknya regulator (baca : pemerintah). Kehadiran pemerintah mutlak diharapkan dalam membangun meningkatkan daya saing pengusaha konstruksi di era persaingan yang  makin ketat.

•REVIEW ATAS DAYA SAING DUNIA JASA KONSTRUKSI GORONTALOCity, ST ZIP

Potensi besar dunia jasa konstruksi di Indonesia sebenarnya terbaca dalam beberapa hal. Setidaknya kita melihat bahwa dalam lawatannya ke daerah-daerah, Presiden Joko Widodo selalu menyempatkan diri mengunjungi project besar yang sedang dikerjakan di tempat itu. Jamak kita lihat dalam pemberitan di televisi nasional bagaimana beliau Bersama Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono memberi semangat kepada para pelaksana dan menawarkan saran-saran membangun  kepada pemerintah tempat. Fakta berikutnya ialah hadirnya dua regulasi sekaligus dalam waktu yang tidak lama yaitu UU No 23 tahun 2014 perihal Pemerintahan Kawasan dan UU No 02 Tahun 2017 perihal Jasa Konstruksi. Kedua regulasi ini sepakat mengamanahkan beberapa tugas kepada pemerintah sentra, pemerintah tempat provinsi dan pemerintah tempat kabupaten/kota sebagaimana disinggung dalam bagian awal goresan pena ini.

Berbicara perihal daya saing perusahaan jasa konstruksi, kita harus menelisik terlebih dahulu definisi yang terdapat dalam UU No 02 Tahun 2017. Bagian awal undang undang ini menjelaskan :

·Jasa Konstruksi ialah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

·Konsultansi Konstruksi ialah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

·Pekerjaan Konstruksi ialah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Baca Juga:  Struktur Kayu

Sehingga mampu kita katakan bahwa sebuah Perjuangan Jasa Konstruksi ialah “LAYANAN JASA PERUSAHAAN atas keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan atau keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan”.

Menarik untuk menelusuri bagaimana para pengusaha jasa konstruksi ini berjuang memenangkan persaingan yang makin hari makin ketat. Secara nasional peluang untuk berusaha telah dibuka oleh layanan LPSE namun juga peluang itu akan bermetamorfosis tantangan karena BUJK lokal harus berjibaku denganBUJK tempat lain untuk menerima project. Untuk itu mari kita bahas satu persatu faktor-faktor yang dapat menghipnotis daya saing mereka.

1.    MODAL & ASSET

Kapital dan asset ialah faktor yang penting dalam sebuah persaingan perjuangan. Makin besar modal sebuah perusahaan akan makin besar kemungkinan perusahaan itu untuk mensejahterakan karyawannya, mengatur manajemen sumber dayanya, dan pada ujungnya dapat menawarkan karya konstruksi terbaik bagi tempat. Hal ini (karya konstruksi terbaik/best practise) tentu saja akan menjadi sentra perhatian para pengguna jasa dan masyarakat sehingga memperbesar peluang dalam persaingan menerima pekerjaan baru.

Di Gorontalo, perusahaan yang memiliki modal besar (selanjutnya kita akan menyebutnya sebagai kualifikasi besar) hanya berjumlah 4 perusahaan atau 0,26% dari total jumlah BUJK yang berdomisili di provinsi ini. 214 perusahaan lainnya atau 14,29% memiliki kualifikasi menengah dan sisanya 1280 perusahaan berkualifikasi kecil.

Penguasaan BUJK besar yang berjumlah sedikit terhadap ribuan BUJK kecil menjadikan iklim persaingan menjadi tidak sehat.

Data diatas diakses dari LPJK.net yang diakses pada tanggal 5 Nopember 2017. Terlihat adanya ketidakproporsionalan antara ketiga kualifikasi ini yang berarti persaingan antar sesama pelaku perjuangan jasa konstruksi di Gorontalo masih belum merata.

Membangun iklim persaingan sehat dengan angka proporsi mirip ini tentu saja tidak mudah. Perlu upaya yang terus menerus dari pemerintah dan masyarakat jasa konstruksi sendiri untuk mendekatkan gap antara ketiga jenis kualifikasi ini.

Bagaimana kalau dibandingkan dengan sesama pengusaha di region Sulawesi?

Perbandingan perusahaan berkualifikasi besar, menengah & kecil di Region Sulawesi

Dari data diatas dapatlah kita lihat bahwa BUJK di Gorontalo masih jauh tertinggal dari sesama pengusaha di Sulawesi. Ini  menyimpulkan bahwa secara modal, BUJK di Gorontalo masih tertinggal. Ketertinggalan ini sebenarnya mampu dimaklumi sebagai faktor alami yang diakibatkan oleh umur pembentukan provinsi yang masih sangat belia namun tentu saja para pengusaha Gorontalo tidak boleh terlalu lama terlena dengan alibi tersebut.

2.    REGULASI

Pemerintah dalam sebuah negara berperan sebagai pengayom masyarakat termasuk masyarakat jasa konstruksi. Dalam hal yang sedang kita bicarakan ini sebuah pemerintahan (di semua level) harus hadir mengayomi pengusaha jasa konstruksi, badan perjuangan jasa konstruksi, para tenaga kerja, para tenaga ahli, para pengguna anggaran, para pemerhati, dll. Pemerintah harus hadir  menyelenggarakan layanan dalam bidang jasa konstruksi ini di semua lini.

UU No 02 Tahun 2017 perihal Jasa Konstruksi dan UU No 23 Tahun 2014 perihal pemerintahan tempat sama-sama  mengamanahkan pemerintah tempat untuk menyeleggarakan layanan jasa konstruksi ini sebagai layanan wajib dalam urusan yang konkuren.

Itu adalah ada niat yang sangat kuat dari pemerintah untuk membangun dunia jasa konstruksi dengan upaya maksimal.

UU No 02 Tahun 2017  mengamanahkan :

a.    Pelatihan tenaga kerja sesuai standar kompetensi kerja

b.    Baku kompetensi kerja diatur dalam ketentuan perundang-undangan

c.  Forum pelatihan akan diregistrasi oleh menteri, ketentuan mengenai hal ini akan diatur dalam peraturan menteri

d.   Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang konstruksi wajib bersertifikat

e.    Sertifikat kompetensi didapatkan melalui uji kompetensi

Sedangkan UU No 23 Tahun 2014 mengamanahkan :

a.    Pemerintah Sentra

–       Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan

–       Pengembangan system berita jasa konstruksi cakupan nasional

–       Penerbitan izin perjuangan jasa konstruksi asing

–       Pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan konstruksi

–       Pengembangan pasar dan kerja sama penataan ruang antar

b.    Pemerintah Kawasan Provinsi

–       Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi

–       Penyelenggaraan system berita jasa konstruksi cakupan tempat provinsi

c.    Pemerintah Kawasan Kabupaten/Kota

–       Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi

– Penyelenggaraan system berita jasa konstruksi cakupan tempat kabupaten/kota

–       Penerbitan izin perjuangan jasa konstruksi nasional (non kecil & kecil)

–       Supervisi tertib perjuangan, tertib penyelenggaraan & tertib pemanfaatan jasa konstruksi

Sebagai catatan, pembagian kewenangan yang terdapat pada UU No 23 point a, b, c diatas juga terdapat pada UU No 02 tahun  2017.

3.    KEUNGGULAN KOMPARATIF

Keunggulan komparatif kali ini kita kaji dari sisi ketenagakerjaan. Ada keanehan yang terjadi dengan data ketenagakerjaan yang penulis dapatkan dari dua sumber yaitu Dinas  PM ESDM & PTSP dan data dari laporan pelatihan yang dimiliki oleh Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR.

Menurut data  Dinas PUPR, telah dilakukan sertifikasi (pelatihan dan pengujian) terhadap 1870 tenaga kerja & tenaga ahli semenjak tahun anggaran 2013 namun dalam data perizinan hanya tercantum 1395 tenaga kerja konstruksi yang didaftarkan oleh para pengusaha konstruksi di Provinsi Gorontalo. Anomali ini memiliki beberapa kemungkinan :

·     Pertama, ada selisih 475 orang tenaga kerja yang pernah disertifikasi oleh Dinas PUPR yang berstatus freelance

·    Kedua, Data tenaga kerja yang dimasukkan para pengusaha jasa konstruksi saat mengurus izin tidak akurat

·         Ketiga, ada 475 Orang tenaga kerja atau tenaga ahli yang memiliki kualifikasi ganda

Namun apapun kemungkinan yang paling besar terjadi, dari data ini dapat kita lihat bahwa telah begitu banyak tenaga terampil dan tenaga ahli di Gorontalo yang telah memiliki sertifikat keahlian & sertifikat keterampilan yang diperlukan sebagai tanda kompetensi dalam dunia kerja. Itu adalah daya saing tenaga kerja di Gorontalo sebenarnya cukup signifikan.

4.    PEREKONOMIAN DAERAH

Kalau melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi memang terlihat kurang menggembirakan. Namun itu juga dibarengi dengan perkembangan ekonomi nasional dan lesunya pertumbuhan ekonomi dunia yang terus menurun setiap tahunnya. Gejolak politik di beberapa negara mirip Inggris yang ingin memisahkan diri dari Uni Eropa, Kebangkrutan Yunani, krisis tak berujung yang agak memanas antara Arab Saudi, Palestina, Israel dan negara lain di Timur Tengah dan juga akhir-akhir ini gejolak nasionalisme Catalan di Spanyol menyebabkan perekonomian dunia tidak stabil. Meskipun demikian terdapat cita-cita bahwa perlemahan ini akan berbalik kalau mengacu pada data pertumbuhan triwulan terakhir 2016.

Pertumbuhan ekonomi Gorontalo lima tahun terakhir

Akan tetapi pada ketika yang bersamaan justru pertumbuhan sektor jasa konstruksi terus menerus bergerak naik. Pembangunan jalan raya, bandara, pelabuhan laut, gedung gedung pos lintas batas negara (PLBN) di perbatasan negara teman, jalan tol, bendungan sampai pengerukan danau yang kritis mewarnai pembangunan infrastruktur di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Perkembangan itu dapat kita lihat secara terang dalam tabel yang disajikan dibawah ini :

Peningkatan nilai belanja infrastruktur Indonesia enam tahun terakhir

Hal ini mampu kita telusuri penyebabnya dengan melihat betapa Presiden Joko Widodo getol memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang termaktub dalam Nawacita ketiga : “Membangun Indonesia dari pinggiran.” Setiap ketika dalam kunjungan ke tempat beliau selalu menyempatkan diri mengunjungi main project yang terdapat di tempat tersebut. Gerakan pembangunan infrastruktur secara massive ini terlihat dimana-mana dan bahkan lebih banyak dilakukan di luar pulau Jawa.

5.    DUKUNGAN PERBANKAN & LEMBAGA KEUANGAN

Faktor terakhir yang memegang peranan penting dalam menumbuhkan daya saing BUJK lokal ialah faktor perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Di era sekarang peran perbankan mengambil peran yang sangat penting mengingat lalu lintas jasa pembayaran digital yang semakin massif akhir-akhir ini. Data Bank Berdikari yang dirilis oleh Bank Berdikari Cabang Medan yang menyebutkan 50% pengusaha konstruksi lokal menggunakan jasa Bank Berdikari mungkin mungkin mampu mewakili peran besar perbankan ini. Sayangnya penulis belum sempat menerima data akurat mengenai peran bank bank cabang Gorontalo dalam menopang pembiayaan infrastruktur lokal.

• PERSPEKTIF PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI KE DEPAN• City, ST ZIP

Pertanyaan besar berikutnya ialah, akankah kita menyerah dengan kondisi yang kurang menguntungkan di atas? Tentu saja kita akan menjawab tidak. Tapi selanjutnya, hal-hal apa yang perlu dibenahi dalam waktu dekat?

1.    Pemerintahan di semua level ialah penanggungjawab atas kemajuan jasa konstruksi di levelnya masing masing. Karena itu wajib bagi semua level memperhatikan tugas fungsi dan wewenangnya dalam menjalankan urusan wajib ini.

2.    Sebagian  tugas pembinaan dapat dilaksanakan oleh lembaga. Tugas-tugas itu diantaranya : perumusan kebijakan, pengelolaan berita, penelitian & pengembangan, arbiterase, mediasi, penilai ahli, sertifikasi dan registrasi tenaga kerja serta registrasi badan perjuangan.

3.    Pendanaan lembaga (untuk sementara masih menggunakan tangan LPJKD), harus sepenuhnya didukung oleh Gubernur Gorontalo/Pemerintah Kawasan Provinsi Gorontalo melalui APBD.

4.    Pemerintah Provinsi Gorontalo (dalam hal ini Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR) mengintensifkan pola pembinaan bagi masyarakat jasa konstruksi di semua level pemerintahan.

Demikianlah review atas rendahnya daya saing BUJK lokal Gorontalo beserta solusi yang dapat dilakukan oleh kita di tempat sebagai wujud pertanggungjawaban atas amanah undang undang dalam menjalankan tugas wajib pemerintah di level provinsi.

Subscribe to receive free email updates:

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five × 4 =