Penyelenggaraan Bangunan Gedung. The Way We Care About Our Building

Posted on 8 views

Table of Contents

Goresan pena ini aku awali dengan sebuah pertanyaan besar : pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung, apakah benar adalah tahapan inti dari proses lahirnya sebuah bangunan?

Dalam proses lahirnya sebuah gedung, memang terlihat nyata bahwa tahap pembangunan adalah tahap yang paling terlihat dan paling dapat dimonitor dengan mudah pelaksanaannya. Akan tetapi tahukah anda bahwa tahapan pembangunan bukanlah satu-satunya tahap yang dilalui oleh proses lifecycle sebuah gedung? Nah untuk memperjelasnya, mari kita baca artikel berikut ini. Bacanya perlahan dan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya yah…

Sebelumnya, marilah kita me rewind terlebih dahulu dasar hukum dari proses pembangunan sebuah bangunan gedung. Bangunan apapun itu yang berdiri di wilayah teritorial NKRI haruslah mengikuti sebuah regulasi yang ditetapkan pada tahun 2002. Wah sudah lama juga ya? Ya! Undang-Undang No 28 Perihal Bangunan Gedung ditetapkan di Jakarta oleh DPR RI tujuh belas tahun lalu yaitu pada Tahun 2002. Undang-undang ini dipakai sebagai dasar bagi gedung apapun yang dibangun di wilayah NKRI setelah tahun 2002. Peraturan Pemerintah yang menjabarkan gedung ini ditetapkan tiga tahun kemudian yaitu PP No 36 Tahun 2005 perihal peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 perihal Bangunan Gedung.

Undang-undang ini paling tidak memuat lima hal besar yaitu : (1) Fungsi Bangunan Gedung, (2) Persyaratan Bangunan Gedung, (three) Penyelenggaraan Bangunan Gedung, (four) Peran Masyarakat dan (five) Pembinaan. Nah kalo bicara bangunan gedung, kelima hal diatas absolut melekat dalam indentitas sebuah bangunan gedung. Karenanya undang-undang ini beserta semua regulasi turunannya mutlak kita ketahui.

Lima hal besar yang dibahas dalam UU No 28 Tahun 2002 perihal Bangunan Gedung yaitu : (1) Fungsi Bangunan Gedung, (2) Persyaratan Bangunan Gedung, (three) Penyelenggaraan Bangunan Gedung, (four) Peran Masyarakat dan (5) Pembinaan.

Kita kembali ke pertanyaan besar diatas : apakah benar pelaksanaan konstruksi bangunan ialah tahapan inti dari proses lahirnya sebuah bangunan? Untuk menjawabnya, mari kita telusuri lebih detail mengenai hal-hal yang telah diatur dalam UU No 28 Tahun 2002 tadi. Coba lihat factor ke 3 mengenai Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung kita memiliki banyak hal yang harus kita perhatikan. Secara definisi, penyelenggaraan bangunan gedung ialah keseluruhan upaya penanganan bangunan gedung yang meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Sedangkan penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung. Jadi banyak pihak yang terlibat dalam keberadaan sebuah bangunan gedung, bukan hanya pemiliknya saja. Satu hal yang harus selalu diingat ialah penyelenggaraan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan bangunan gedung (teknis dan adminsitrasi) sebagaimana diatur dalam UU Bangunan Gedung.

Jika disimpulkan, kita akan punya tiga kata kunci dalam statement definisi diatas yaitu :

Kata kunci (keywords) dalam definisi Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Untuk menyederhanakan jawaban atas pertanyaan diatas, goresan pena ini hanya akan membahas detail perihal kata kunci pertama. Kata kunci kedua dan ketiga akan kita bahas dalam goresan pena yang lain.

PEMBANGUNAN

Dalam proses lahirnya sebuah bangunan, tahapan perencanaan memegang peran yang sangat penting. Ya, tentu saja penting karena tanpa perencanaan yang baik sebuah bangunan (apalagi kalau bangunannya kompleks atau bangunannyahigh rise building) akan mengalami banyak hambatan dalam proses konstruksinya. Ada beberapa tahap yang harus dijalani sebuah bangunan ketika menjalani pembangunannya yaitu :

  1. Termin Perencanaan

Undang undang terbaru mengenai jasa konstruksi menegaskan bahwa para perencana konstruksi baik bangunan gedung maupun non gedung harus memiliki sertifikat. Hal ini bukanlah dimaksudkan untuk memberatkan pemilik gedung namun justru untuk melindungi pemilik gedung dari kesalahan yang akan terjadi human errors para perencana. Di negera kita tercinta masih banyak orang yang memiliki pemahaman kelirumengenai aturan ini. Gedung yang direncanakan oleh perencana bersertifikat secara nalar akan lebih terjamin keamanannya dari pada perencana yang tidak bersertifikat. Lalu, bagaimana caranya kita sebagai pemilik bangunan mengetahui seorang perencana memiliki sertifikat atau tidak? Nah untuk hal ini ada dapat menanyakannya eksklusif kepada yang bersangkutan atau mengecek legalitas sertifikatnya ke LPJK setempat.

Perencanaan gedung yang baik juga sebaiknya dilakukan dengan terlebih dahulu membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ada ikatan kerja antara proprietor bangunan gedung dengan sang perencana. Dengan membuat KAK kita mampu mencatat dengan baik cita-cita dan kebutuhan kita akan bangunan tersebut. Sebuah KAK yang baik biasanya memuat perihal : latar belakang direncanakannya sebuah bangunan, lingkup perencanaan (terdiri dari durasi perencanaan, lokasi, metode/tahap perencanaan dan output perencanaan), sumber dan besaran dana perencanaan/pembangunan, nama pemilik bangunan, dll. Ikatan kerja juga butuh ditandatangani untuk kejelasan status antara proprietor bangunan dan perencana bangunan. Dengan ikatan kerja ini sang perencana-baik tenaga individual maupun badan usaha- lebih mampu mempertanggungjawabkan kasil karyanya kepada proprietor. Demikian juga pihak perencana akan lebih memperjelas popularity dan tahap pembayaran atas jasa perencanaan yang akan diterimanya.

Akibat akhir sebuah perencanaan ialah dokumen agenda teknis. Dokumen ini mampu terdiri atas laporan perencanaan, gambar agenda, metode pelaksanaan bahkan terkadang proprietor meminta agar perencana menyediakan sampai dokumen perawatan dan pemeliharaan.

Coba lihat lagi paragraf diatas. Pada kalimat yang mencantumkan lingkup kegiatan perencanaan aku ada menyebutkan perihal lingkup perencanaan. Apa saja itu? Lingkup perencanaan paling tidak harus memenuhi hal ini :

  1. Konsep. Konsep bangunan ialah ruh atau jiwa dari sebuah bangunan. Jangan hingga terjadi anda menginginkan bangunan anda terlihat kuno tapi dalam perencanaannya kemudian malah terlihat modern. Mampu saja terjadi anda ingin bangunan anda hemat energi namun dalam perencanaannya malah menjadi boros energi. Kemungkinan lain yang mampu juga terjadi ialah anda ingin bangunan anda jadi sentra kegiatan namun kemudian pasca pembangunan malah tidak dilirik orang sama sekali.
  2. Pra Agenda. Pada tahap ini sang perencana atau perancang akan memberi tahu anda mengenai sosok bangunan yang akan dibangun nanti. Dimensi, tampilan, material, konstruksi dan perkiraan biaya konstruksi sudah harus tergambar dalam tahapan ini.
  3. Pengembangan Agenda. Setelah Pra Agenda disetujui, perencana akan memulai disain dengan merencanakan struktur bangunan, material yang digunakan, mekanikal dan elektrikal yang menjadi kelengkapan bangunan.
  4. Detail Agenda. Sebuah bangunan membutuhkan gambar detail dalam pelaksanaan konstruksi nantinya. Detail ini penting untuk memastikan kontraktor pelaksana dapat mewujudkan bangunan persis mirip apa yang digambarkan oleh perencana.
  5. Dokumen Aplikasi Konstruksi. Gambar-gambar dan proses pelaksanaan konstruksi baik material (jenis, ukuran dan sumbernya), metodologi maupun teknologi yang digunakan harus termuat pada tahap ini.
  6. Aanwijzing dan Penilaian. Aanwijzing ialah sebuah kata dalam Bahasa Belanda yang adalah indikasi atau penunjukan. Jika diartikan secara istilah, aanwijzing dalam sebuah tender ialah tahapan pemberian penjelasan dari owner (melalui badan/organisasi yang melelangkan pekerjaan) kepada para peserta pelelangan. Penilaian atau proses menyaring pemenang dalam sebuah tender ialah tahap yang juga harus dikerjakan oleh seorang/sebuah badan perjuangan perencanaan. Dalam hal ini perencana tidak melakukan eksklusif tugas evaluasi melainkan bertugas menyusun dokumen yang dipakai oleh badan/organisasi yang melelangkan pekerjaan untuk melakukan evaluasi tender.
  7. Supervisi bersiklus. Seorang atau sebuah badan perjuangan perencana harus ikut p**a dalam pengawasan bersiklus. Pada proses konstruksi, seorang perencana akan diminta untuk mendampingi konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan bersiklus sehingga apa yang direncanakan mampu sesuai dengan apa yang terbangun di lapangan.
  8. Petunjuk Pemanfaatan. Terkadang sebuah gedung memiliki disain yang begitu rumit, atau didisain dengan utilitas yang berteknologi tinggi yang hanya dipahami oleh perencananya. Akibatnya pada ketika gedung dimanfaatkan dan seiring berjalannya waktu terjadi kerusakan pada elemen-elemen bangunan maka pengguna gedung tidak mampu atau tidak bisa memperbaikinya dengan segera. Karena itulah maka petunjuk pemanfaatan gedung harus mampu dilampirkan dalam sebuah disain bangunan.

Model tahap pemberian penjelasan pada salah satu instansi pemerintah

Ada beberapa hal yang harus dilakukan perencanaannya oleh seorang konsultan perencana atau badan perjuangan perencana bangunan gedung yaitu : arsitektur, struktur/konstruksi, mekanikal dan elektrikal, taman/ruang luar, tata ruang dalam, dan lain sebagainya.

Hal-hal yang direncanakan diatas (arsitektur, struktur, ME, dll) akan diwujudkan dalam output perencanaan. Output sebuah perencanaan ialah dokumen agenda teknis yang paling tidak berisi : gambar agenda, gambar detail, agenda kerja dan syarat-syarat, syarat umum dan syarat khusus kontrak, Agenda Aturan Biaya dan laporan perencanaan.

2. Termin Aplikasi

Dalam tahap pelaksanaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

Bangunan baru boleh dilaksanakan tahapan konstruksinya pasca Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan oleh lembaga perijinan setempat. IMB ialah sebuah dokumen perijinan yang menjamin kekuatan hukum bagi pemilik gedung dalam melaksanakan proses konstruksi.

Pembangunan harus dilakukan berdasarkan dokumen agenda teknis. Coba lihat lagi dokumen agenda teknis yang telah dicantumkan diatas. Dokumen agenda teknis ini mengatur semua hal dalam tahapan konstruksi. Definisi pembangunan ini berlaku untuk bangunan yang baru dibangun maupun bangunan yang dalam tahap renovasi. Jadi dalam renovasi bangunan pun, dokumen agenda teknis ini diperlukan, terutama kalau bangunan yang direnovasi ialah bangunan dengan kompleksitas disain yang tinggi.

Lingkup pelaksanaan pembangunan meliputi :

  1. Inspeksi semua dokumen perencanaan. Periksa lagi kelengkapan dan kebenaran dokumen perencanaan. Kalau perlu undang lagi konsultan perencananya untuk menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti atau hal-hal yang perlu diadakan penyesuaian di lapangan.
  2. Persiapan lapangan harus dilakukan dengan baik. Jadwal kerja, mobilisasi sumber daya dan lain-lain harus dipersiapkan dengan seksama. Aku pernah menuliskan pekerjaan persiapanpada goresan pena lain di blog ini.
  3. Tahapan konstruksi. Pada tahap inilah bangunan kita akan terlihat nyata. Pembangunan fisik, pelaporan kemajuan, penyusunan shop drawing dan as built drawing akan terang nampak pada tahap ini. Shop drawing ialah penajaman detail konstruksi pada bagian-bagian yang membutuhkan perhatian khusus sedangkan as built drawing ialah gambar detail konstruksi yang menggambarkan akibat pembangunan baik itu yang sesuai gambar agenda maupun akibat pembangunan sesuai gambar penajaman shop drawing.
  4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi. Undang Undang No 2 tahun 2017 perihal Jasa Konstruksi mengamanahkan owner dan pelaksana konstruksi untuk menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam proses pembangunan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini ditujukan untuk melindungi para pekerja konstruksi agar dapat terus bekerja secara kontinyu dalam dunia konstruksi. Ingatlah bahwa investasi negara untuk mengahasilkan seorang pekerja konstruksi cukup besar dan karenanya sumber daya insan pekerja konstruksi ini harus kita lindungi. Karena pembahasan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini panjang, maka kita akan membahasnya dalam goresan pena terpisah.
  5. Inspeksi akhir (Commisioning Test). Pada ketika tahap konstruksi sebuah bangunan selesai, harus diadakan pemeriksaan akhir untuk memastikan semua utilitas berjalan dengan baik.  Dengan pemeriksaan akhir yang baik, pengguna sebuah gedung dapat terlindungi dari kegagalan konstruksi sehingga keselamatan dan kenyamanan mereka terjaga.
  6. Penyerahan Akhir. Setelah commisioning test bagi sebuah gedung dilakukan, penerahan akhir dari kontraktor pelaksana ke owner bangunan dapat dilaksanakan. As built drawing, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung/ME serta dokumen penyerahan akibat pekerjaan harus diserahkan kepada owner pada tahapan ini

Pengecekan utilitas perpipaan (ketika commisioning test) pada sebuah bangunan

three. Termin Supervisi

Termin pengawasan ini harus dilakukan oleh konsultan pengawas sehingga mereka yang bekerja berkompeten dalam menjaga agar tahapan konstruksi berjalan dengan baik.

Pada keadaan tertentu, pengawasan ini dapat p**a dilakukan oleh Manajemen Konsultan (MK). Detail pembahasan mengenai Konsultan MK ini dibahas di goresan pena lain.

Hal-hal yang harus diawasi oleh konsultan pengawas ialah kegiatan pengendalian biaya, mutu, waktu dan kelaikan fungsi. Konsultan pengawas bertugas memastikan biaya yang dikeluarkan owner sesuai dengan yang direncanakan dalam RAB, mutu material yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan waktu pembangunan tidak melewati durasi yang diinginkan oleh owner.

Kelaikan fungsi yang dimaksud ialah kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan dan lingkungan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan dalam hubungannya dengan Ijin Mendirikan Bangunan.

PEMANFAATAN

Pasca tahapan konstruksi, sebuah bangunan tidak boleh dibiarkan begitu saja keberadaannya. Kita acapkali melihat bangunan yang tidak terawat, kurang terpelihara dan menjadi tidak layak ditempati karena tiadanya perhatian dari pemilik bangunan. Karenanya pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan bersiklus sebuah bangunan mutlak dilakukan agar bangunan kita berumur panjang.

  1. Pemeliharaan

Pemeliharaan proses menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarana agar tetap laik fungsi. Pemeliharaan dapat dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pemeliharaan bangunan dan dapat juga dilakukan secara berdikari oleh pemilik bangunan gedung.  Meskipun tidak lagi berada pada tahap pembangunan fisik namun perusahaan/perorangan yang melakukan jasa pemeliharaan tetap harus memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan kerja. Lingkup pekerjaan pemeliharaan ialah : pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, dll. Setelah proses pemeliharaan selesai, penyedia jasa pemeliharaan bangunan harus membuat laporan yang akan digunakan oleh pemilik bangunan untuk memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi.

2. Perawatan

Perawatan ialah proses memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan dan/atau prasarana dan saran agar dapat berfungsi dengan baik.  Sebagaimana pemeliharaan, perawatan bangunan dapat dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pemeliharaan bangunan dan dapat juga dilakukan secara berdikari oleh pemilik bangunan gedung. Selain itu, perusahaan/perorangan yang melakukan jasa perawatan juga tetap harus memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan kerja pada ketika bekerja. Lingkup pekerjaan perawatan hanya dua yaitu: perbaikan dan penggantian. Pemugaran dan penggantian ini dilakukan pada bagian bangunan, bahan bangunan maupun sarana/prasarana utilitas bangunan.

Three. Inspeksi bersiklus

Agar gedung kita awet maka wajib dilakukan pemeriksaan bersiklus untuk mendeteksi kerusakan yang terjadi semenjak dini. Ibarat penyakita yang menggerogoti tubuh, kalau bangunan yang kita kawasan baru direhabilitasi pada ketika kerusakan-kerusakan membesar maka tentu saja pembiayaannya akan menjadi semakin mahal. Oleh karena itu diharapkan inspeksi reguler agar kebutuhan biaya perawatan dan pemeliharaan tidak membengkak.

Inspeksi bersiklus terhadap bangunan dapat dilakukan oleh penyedia jasa badan perjuangan maupun penyedia jasa perorangan. Karena berafiliasi dengan insan dan alat kerja maka faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja tetap harus diutamakan.

Lingkup pemeriksaan bangunan gedung meliputi : (1) dokumen adminstrasi pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan, (2) pemeriksaan kondisi bangunan terhadap dokumen persyaratan teknis, (3) analisis dan evaluasi dan (4) laporan pemeriksaan bersiklus.

Supervisi atas pemanfaatan bangunan gedung dapat dilakukan ketika perpanjangan SLF atau pada ketika terjadinya laporan/keluhan masyarakat atas gedung yang bersangkutan.

Pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap bangunan yang memiliki indikasi perubahan fungsi atau bangunan yang terindikasi membahayakan lingkungan.

Proses pengenalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebelum mulai bekerja.

PELESTARIAN

Ketika bangunan kita mencapai umur tertentu, maka bangunan kita menjadi bangunan yang unik dibandingkan dengan bangunan lain di sekitarnya. Mampu unik karena umurnya, mampu juga unik karena model bangunannya, atau kemungkinan keunikan lain ialah sejarah atau moment penting yang pernah terjadi berkenaan bangunan kita. Apalagi jika moment tersebut berkaitan dengan kesejarahaan bangsa atau kesejarahan lokal. Karenanya bangunan yang memiliki keunikan-keunikan ini harus menerima perhatian lebih banyak dari pada bangunan lainnya. Setelah proses pemeliharaan selesai, penyedia jasa pemeliharaan bangunan harus membuat laporan yang akan digunakan oleh pemilik bangunan untuk memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi.

1. Penetapan

Sebuah gedung dapat ditetapkan sebagai bangunan yang perlu dilestarikan kalau memenuhi paling tidak tiga syarat yaitu : (1) berumur paling tidak 50 tahun (2) mewakili gaya dan masa arsitektural tertentu dan (3) memiliki nilai sejarah, ilmu dan kebudayaan tertentu. Bangunan bersejarah ditetapkan oleh Presiden RI (usulan menteri) kalau bangunan tersebut berskala nasional/internasional. Kalau bangunan bersejarah tersebut berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota maka penetapannya dilakukan oleh gubenur atas usulan dinas. Untuk bangunan bersejarah berskala lokal penetapannya ditandatangani oleh bupati/walikota atas usulan dinas. Bangunan-bangunan ini dibagi atas pembagian terstruktur mengenai utama, madya dan pratama.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan oleh pemilik harus sesuai kaidah pelestarian dan pembagian terstruktur mengenai.  Kalau pemilik bangunan ingin mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain maka pemilik bangunan harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku, terutama undang-undang mengenai cagar budaya.  Pemilik wajib melindungi bangunannya sesuai dengan pembagian terstruktur mengenai yang ditetapkan. Dalam melakukan perlindungan, perawatan dan pemeliharaan pemilik bangunan mampu menerima insentif dari pemerintah.

3. Perbaikan

Tentu saja selera pemilik bangunan tidak sama dari waktu ke waktu. Atau mampu saja kebutuhan pemilik akan bangunannya berubah sehingga pemilik ingin merubah tampilan bangunannya menjadi lebih orisinil. Karena itu kegiatan pemugaran menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi pada suatu bangunan.  Perbaikan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki dan memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya. Kegiatan pemugaran bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan/atau dilestarikan harus mengacu kepada ketentuan dalam PP No 36 Tahun 2012.

Perbaikan gedung yang dilestarikan juga harus tetap mengikuti prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Konservasi dan pelestarian meliputi : keaslian bentuk, tata letak, metode pelaksanaan, sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (termasuk nilai arsitektur dan teknologi).

Gedung Sate di Bandung, salah satu gedung yang dilestarikan karena nilai arsitektur dan nilai kesejarahannya.

PEMBONGKARAN

Pada ketika bangunan mencapai tahap tertentu, mampu saja terjadi bangunan yang kita tempati menjadi tidak layak karena kerusakan yang terjadi diluar kendali pemilik bangunan. Karenanya bangunan itu harus dibongkar. Nah untuk melakukan pembongkaran kita harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. Penetapan

Sebelum sebuah gedung dibongkar, gedung tersebut harus menerima penetapan/persetujuan dari Pemda setempat.  Ada beberapa alasan yang mungkin bagi sebuah gedung untuk dibongkar yaitu : (1) tidak laik fungsi dan ketidaklaikannya tidak mampu diperbaiki lagi, (2) bangungan gedung tersebut pemanfaatannya mampu menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar dan (3) tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan/IMB.  Termin-tahap penetapan ialah sebagai berikut : (1) Pemerintah/pemda setempat melakukan identifikasi terhadap bangunan yang akan dibongkar atau akan diusulkan untuk dibongkar. (2) Pemerintah/pemda setempat memberikan akibat identifikasi kepada pemilik. (3) Pemilik atau pengguna bangunan melakukan kajian teknis perihal adat pembongkaran dan (4) Penetapan pembongkaran oleh pemerintah/pemda.

2. Aplikasi dan Supervisi

Surat penetapan bongkar yang diterbitkan oleh pemerintah/pemda diatas harus menyebutkan batas waktu, prosedur dan ancaman sangsi kalau ada pelanggaran.  Kalau batas waktu pembongkaran terlewati maka pemerintah/pemda dapat menunjuk penyedia jasa untuk melakukan pembongkaran. Penyedia jasa ini harus dibiayai oleh pemilik gedung.  Pembongkaran yang pelaksanaannya berdampak luas atau berdampak kepada keselamatan umum harus dilakukan berdasarkan agenda teknis bongkar yang disusun oleh penyedia jasa perencanaan teknis yang bersertifikat. Supervisi atas pekerjaan pembongkaran harus diawasi oleh penyedia jasa bersertifikat dan dilaporkan hasilnya kepada pemnerintah/pemda setempat.

Pembongkaran sebuah bangunan gedung dengan menggunakan alat berat

Demikianlah proses yang dialami sebuah gedung semenjak ia direncanakan, dibangun, digunakan, dilestarikan sampai kalau bangunan gedung itu harus direhabilitasi atau dibongkar. Jadi, kalau masih ada yang mengatakan bahwa inti proses dalam sebuah bangunan ialah tahapan pembangunannya, maka goresan pena ini mampu jadi argumen yang menjelaskan bahwa perencanaan, pemanfaatan, pelestarian dan bahkan pembongkaran ialah tahapan-tahapan lain yang sama pentingnya dengan pembangunan.

Semoga pertanyaan besar yang mengawali goresan pena ini sudah mampu terjawab dan memuaskan kita semua.

Subscribe to receive free e mail updates:

Baca Juga:  Profil Teknik Sipil dan Lingkungan IPB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + five =