Pemahaman Keliru Yang Sering Dijumpai Dalam Dunia Jasa Konstruksi

  • Share

Kau pernah  mendengar ujaran “seorang tukang yang ahli”? Atau pernahkah mendengar seseorang mencari harga satuan material pada dokumen Harga Satuan Bangunan Negara? Baiklah aku luruskan yah.

Kekeliruan pertama. Menurut undang-undang terbaru, tenaga kerja konstruksi dibedakan atas tiga yaitu : operator, teknisi atau analist dan ahli. Dua yang pertama mampu disebut sebagai tenaga terampil sedangkan yang terakhir disebut tenaga ahli. Nah tukang (termasuk tukang batu, tukang kayu, tukang las, tukang pipa, tukang listrik, dll) mampu dimasukkan pada kategori pertama yaitu tenaga kerja terampil. Makanya dalam sudut terminologi undang undang ini, akan membingungkan kalau seorang tenaga kerja (operator atau teknisi/analist) disebut memiliki keahlian. Seharusnya mereka disebut memiliki keterampilan.

Kekeliruan kedua. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) ialah dokumen yang berbeda dengan Harga Satuan Material. HSBGN outputnya berbentuk harga satuan per meter persegi bangunan dan berfungsi sebagai parameter programming sedangkan harga satuan material outputnya ialah harga per satuan jenis barang yang dijual di toko bangunan dengan fungsi sebagai parameter actuating. Jadi terang berbeda ya?

Ok masih ada nih beberapa kesalahan pemahaman lainnya. Ayo kita baca satu persatu.

1. Sertifikat Keahlian atau Sertifikat Keterampilan hanya untuk kelengkapan dokumen penawaran dalam lelang.

Ini kekeliruan besar. Ketika ini dunia jasa konstruksi di tanah air marak dengan kedatangan sejumlah tenaga kerja asing. Harus diakui bahwa keahlian mereka memang di atas rata-rata tenaga kerja Indonesia. Nah untuk membangun daya saing atas tenaga kerja asing ini, tenaga kerja Indonesia perlu memperkaya diri dengan banyak sekali keterampilan dan keterampilan itu harus  mampu dibuktikan dengan sertifikat. Itulah makanya, menganggap SKA & SKT hanyalah sebagai prasyarat lelang ialah sebuah kesalahan.

2. Membangun infrastruktur tidak perlu menggunakan tenaga bersertifikat.

Ini ialah juga kekeliruan berikutnya. Memaksimalkan keandalan infrastruktur yang kita bangun seharusnya dimulai dengan memaksimalkan mereka yang bekerja di dalam project tersebut.  Bagaimana caranya? Sedapat mungkin gunakan tenaga kerja bersertifikat. Memang diakui bahwa ketika ini tenaga kerja di Indonesia masih kurang yang bersertifikat. Namun kalau kita tidak mulai “menagihnya” sekarang, kapan lagi kita akan memulai Norma membangun infrastruktur dengan cara-cara baik?

3. Dibagi dua lokal VS Non Lokal

Ketika ini semua persyaratan berusaha sedang dipermudah oleh pemerintah. Diantaranya dengan memberlakukan secara nasional dokumen perizinan yang diurus di kawasan. Itu adalah, dokumen perizinan yang diurus pada Kabupaten A dapat dipakai dalam persyaratan izin di Kabupaten B. Begitu p**a sebaliknya. Dengan demikian, tidak ada lagi batas-batas wilayah teritorial dalam dokumen perizinan. Hal ini berarti semua penyedia jasa (lokal maupun non lokal) berada dalam posisi yang sama sehingga pemakaian istilah ini makin lama akan makin ketinggalan zaman.

Baca Juga:  4 Tuduhan Miring Ke Cewek Teknik | Cowok Teknik Membela

4. Jasa Konstruksi ialah urusan KemenPUPR sendiri.

Opppssss jangan coba-coba bicara mirip itu di lingkungan kerja Kementerian Dalam Negeri karena di sana ada Dirjen Bina Pembangunan Kawasan dan dibawah Dirjennya ada bagian yang khusus menangani urusan kePU-an. Begitu p**a dengan Kementerian Perhubungan. Mereka membangun bandara dimana-mana. Mereka juga membangun pelabuhan laut dan dermaga-dermaga kapal penangkap ikan. Ini belum termasuk beberapa kementerian lain yang juga membangun infrastruktur mirip Kementerian ESDM yang membangun PLTA/PLTD/PLTS, Kementerian Kesehatan yang membangun rumah sakit, Kementerian Pariwisata yang membangun fasilitas-fasilitas wisata, dll. So, kau akan terlihat linglung kalau mengatakan bahwa urusan Jasa Konstruksi ialah urusan KemenPUPR saja.

5. Jasa Konstruksi di kawasan harus ditopang APBN.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengatakan dalam suatu kesempatan bahwa pada dasarnya apapun yang dibangun di kawasan wajib didanai oleh pemerintah kawasan. Kecuali project yang bersifat nasional atau terdapat ketidakmampuan kawasan dalam membiayainya, pemerintah kawasan boleh meminta pemerintah sentra untuk mendanainya. So, cara berfikir mirip itu basicly ialah cara berpikir yang kurang sempurna.

6. Infrastruktur harus dibangun oleh pemerintah.

Ada beberapa kemungkinan pendanaan yang legal digunakan dalampembiayaan infrastruktur yaitu : pinjaman, APBN, APBD dan swasta. Pernah lihat jalan tol bukan? Jalan tol biasanya dibangun oleh swasta dan dikerjasamakan pengelolaannya dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah juga mengatur soal BGS (Bangun Guna Serah). Dalam BGS ini pemerintah selaku pemilik lahan menyerahkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kepada pihak swasta. Peran swasta ini akan semakin diperkuat dengan banyak sekali defisit anggaran yang membebani keuangan negara akhir-akhir ini.

7. Mobile Training Unit (MTU) hanya dipakai untuk pelatihan terampil.

Ada tiga peran yang diemban oleh Mobile Training Unitini yaitu pelatihan, sosialisasi dan pameran. Nah karena keterbatasan jumlah unit maka MTU ini hanya mampu ditempatkan di tingkat provinsi namun dengan kawasan pelayanan hingga ke kabupaten/kota. Oleh karena regulasi yang baru menyatakan pelatihan terampil ialah wewenang pemerintah kawasan kabupaten/kota maka pemerintah provinsi berubah perannya menjadi support system bagi pelatihan terampil. Adalah kegiatan pelatihan tetap harus diadakan di kabupaten/kota namun pengerahan MTU, material pelatihan, tenaga pelatih dan tenaga assessor harus dilakukan oleh provinsi. Selain itu masih ada dua fungsi lain yaitu fungsi sosialisasi dan fungsi pameran.

8. Izin Perjuangan Jasa Konstruksi hanyalah syarat administrasi dalam pendirian sebuah Badan Perjuangan Jasa Konstruksi.

Kalau ada pengusaha jasa konstruksi yang berfikir mirip ini, sebaiknya diluruskan. Menurut prinsipnya, pertama, Izin Perjuangan Jasa Konstruksi ialah perlindungan negara terhadap kepentingan publik. Dalam dokumen yang harus dilengkapi BUJK ketika mengurus IUJK terdapat nama penanggungjawab Teknik Badan Perjuangan sehingga jika dikemudian hari terdapat persoalan yang berafiliasi dengan kepentingan publik maka penanggungjawab Teknik ini dapat dimintai pertanggungjawabannya. Kedua, IUJK ialah bentuk perlindungan negara terhadap Badan Perjuangan Jasa Konstruksi. Mengapa demikian? Karena dengan diterbitkannya IJUK ini maka negara menjamin kebebasan BUJK untuk melakukan perjuangan dimanapun dan melakukan ekspansi perjuangan konstruksi apapun di wilayah NKRI sepanjang menuruti peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, IUJK ialah tanda profesionalisme BUJK. IUJK ialah tanda badan perjuangan memiliki tenaga ahli dan tenaga terampil yang siap diterjunkan dalam project. Dengan demikian, walaupun masih sebatas administrasi, IJUK menjadi jaminan kesiapan badan perjuangan menjalankan usahanya.

Baca Juga:  Lowongan Kerja PT ISS Indonesia (ISS Group)

9. Kontraktor hanya dapat berperan sebagai penyedia jasa.

Ini ialah paradigma yang mulai berusaha dikikis oleh pemerintah. Disaat keuangan pemerintah menipis dan tidak dapat lagi mendanai semua kegiatan infrastruktur maka diperlukan para pengusaha (terutama kualifikasi B) dapat ambil peran sebagaimana yang dilakukan oleh BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang juga menjadi investor melalui anak usahanya PT Waskita Toll Road sebagai pemegang konsesi beberapa jalan tol di Indonesia. Di negara lain sudah banyak investor berasal dari kontraktor besar mirip Samsung C&T dan SK Group di Korea dan BAM yang adalah anak perusahaan Royal BAM Group di Belanda. Para investor tersebut mengerjakan banyak sekali macam proyek infrastruktur jalan raya tol, transportasi, dan bangunan di Eropa. Dengan demikian, kontraktor swasta nasional diperlukan dapat terlibat lebih jauh dalam pengembangan proyek infrastruktur dengan menjadi investor.

10. Tugas Forum Pengembangan Jasa Konstruksi terbatas pada registrasi dan sertifikasi badan perjuangan/tenaga kerja saja.

Ketika ini memang personil yang bernaung di dalam Forum Pengembangan Jasa konstruksi (LPJK) baik kawasan maupun nasional dalam keadaan gamang pasca ditetapkannya UU No 02 Tahun 2017. Dalam undang undang itu tidak disebutkan secara terang bahwa Forum sertifikasi ialah LPJK melainkan “sebuah lembaga” yang nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi kalau menilik kebelakang, peran Forum ini tidaklah hanya sebagai tukang cetak sertifikat melainkan paling tidak : (1) Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi (2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi (3) Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi. Nah dengan demikian, tidaklah elok kalau kita menyebut lembaga ini hanya memiliki satu fungsi (sertifikasi & registrasi BUJK & tenaga terampil/tenaga ahli) melainkan memiliki banyak fungsi.

Demikianlah banyak hal yang mampu membuat kita salah paham. Semoga sekarang pemahaman kita semakin luas dan benar yah.

Salam…

Subscribe to receive free email updates:

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

19 − 12 =