Keselamatan Kerja: Definisi, Tujuan, Manfaat, Peraturan, Penerapan

  • Share

Bicara mengenai Keselamatan Kerja, maka hari ini bukanlah sesuatu yang khusus lagi. Semua kegiatan konstruksi sangat ditekankan untuk menerapkan budaya ini. Acapkali mereka yang nakal akan mendapatkan akibatnya. Kerugian Uang atau bahkan nyawa pekerja.

Simak pembahasan lengkap dari ruang sipil berikut ini perihal keselamatan kerja.

Pelatihan Keselamatan Kerja

Pelatihan K3. (sumber: straitstime.Com)

Keselamatan Kerja

Menurut Bangun Wilson (2012), keselamatan kerja ialah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun intellectual dalam lingkungan pekerjaan.

Menurut Purnama (2010), keselamatan kerja secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan insan pada umumnya serta akibat budaya dan karyanya. Dari segi keilmuan diartikan sebagai suatu pengetahuan dan penerapannya dalam perjuangan mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit yang akan terjadi kerja.

Menurut Slamet (2012), keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain keselamatan kerja adalah salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja, karena tidak yang menginginkan terjadinya kecelakaan di dunia ini. Keselamatan kerja sangat bergantung pada jenis, bentuk, dan lingkungan dimana pekerjaan itu dilaksanakan.

Tujuan Keselamatan Kerja

  1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 perihal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja tercermin dalam tujuan penerapan SMK3 dalam Pasal Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang berkala, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
  2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit yang akan terjadi kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
  3. Menciptakan kawasan kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
  4. Menurut Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Amerika Perkumpulan (2017), tujuan utama dari acara keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ialah untuk mencegah cidera, penyakit dan kematian di kawasan kerja yang dapat mengakibatkan penderitaan serta kesulitan dalam finansial bagi pekerja, keluarganya dan pemberi kerja.

Manfaat Sistem Keselamatan Kerja

Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan sistem keselamatan kerja ialah sebagai berikut.

1. Melindungi pekerja

Tujuan utama penerapan Sistem Manajemen Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) ialah melindungi pekerja dari segala macam bahaya pada waktu bekerja dan juga yang mampu menganggu kesehatan ketika bekerja. Dengan upaya melindungi pekerja melalui penerapan SMK3 maka perusahaan otomatis akan mendapatkankeuntungan karena meningkatnya produktivitas pekerja.

2. Mematuhi peraturan pemerintah

Dengan menerapkan Sistem Manajemen Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) maka perusahaan telah mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan yang tidak melaksanakan SMK3 akan diberi sanksi oleh pemerintah karena dianggap lalai dalam melindungi pekerjanya.

Three. Membuat sistem manajemen efektif

Penerapan Sistem Manajemen Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) tidak jauh beda dengan ISO, dimana semua tindakan wajib terdokumentasi dengan baik, dengan adanya dokumen yang lengkap dapat memudahkan melakukan perbaikan kalau ada alur kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan.

4. Meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen

Dengan diterapkannya Sistem Manajemen Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), secara otomatis akan membuat kepercayaan terhadap konsumen meningkat. Apabila perusahaan sudah menerapkan SMK3 dalam memproduksi suatu produk, maka konsumen mampu meyakini bahwa prosedur yang diterapkan di dalam perusahaansudah rupawan dan produksi mampu kontinu (berkesinambungan). Penerapan SMK3 dapat menjamin proses yang aman, tertib dan bersih sehingga mampu meningkatkan kualitas produk dan mengurangi produk yang cacat.

Undang-Undang Keselamatan Kerja

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2 tertulis bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, keselamatan kerja adalah jaminan mutlak yang harus ada bagi setiap warga Negara. Kecelakaan, kematian, cedera, dan lain-lain sebagai yang akan terjadi dari kecelakaan kerja bertentangan dengan dasar kemanusiaan.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 perihal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

1. BAB I, Ketentuan Generik, Pasal 2 yang berbunyi :

?Pengusaha dan/atau Pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja.?

2. BAB VII, Supervisi, Pasal 70 yang berbunyi :

?Supervisi pelaksanaan K3 Lingkungan Kerja dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Seorang ahli K3 Lingkungan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.?

Three. BAB XIII, Hukuman, Pasal seventy one yang berbunyi :

?Pengusaha dan/atau Pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 perihal Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan.?

Manajemen K3 Konstruksi

Menurut Mondy dan Noe (2012), manajemen keselamatan kerja meliputi perlindungan karyawan dari kecelakaan di kawasan kerja sedangkan, kesehatan merujuk kepada kebebasan karyawan dari penyakit secara fisik maupun mental.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 perihal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 ialah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya kawasan kerja yang aman, efisien dan produktif.

Apa saja tahapan yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan dalam rangka penerapan SMK3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 akan dijelaskan oleh sub bab berikut ini.

Exercise Before Work in Construction

Budaya Keselamatan Kerja. (sumber: lasvegassun.Com)

Penetapan Kebijakan K3

Kebijakan K3 yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:

a. Tinjauan awal kondisi K3; dan

b. Proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.

2. Penetapan kebijakan K3 harus:

Manajemen wajib melakukan tinjauan awal K3 dengan cara:

a. Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;

b. Tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;

c. Secara terang menyatakan tujuan dan sasaran k3;

d. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu,

kontraktor, pemasok, dan pelanggan;

e. Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;

f. Bersifat dinamik; dan

g. Ditinjau ulang secara bersiklus untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut

masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan

peraturan perundang-undangan.

Three. Untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf c hingga dengan huruf g,

pengusaha dan/atau pengurus harus:

a. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan

perusahaan;

b. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain

yang diharapkan di bidang K3;

c. Menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan

kewajiban yang terang dalam penanganan K3;

d. Membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;

e. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.

4. Ketentuan tersebut pada angka 3 huruf a hingga dengan huruf e diadakan

peninjauan ulang secara teratur.

Five. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menawarkan komitmen

terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

6. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di kawasan kerja harus berperan

serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

Perencanaan K3

Ha-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan K3, ialah:

1. Pengusaha menyusun agenda K3 berdasarkan:

a. Akibat penelaahan awal

b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko

c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya

d. Sumber daya yang dimiliki

2. Agenda K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat:

a. Tujuan dan Target

b. Skala Prioritas

c. Upaya Pengendalian Bahaya

d. Penetapan Sumber Daya

e. Jangka Waktu Aplikasi

f. Indikator Pencapaian

g. Sistem Pertanggung Jawaban

Aplikasi Agenda K3

Pada tahap ini, yang perlu diperhatikan perusahaan ialah:

1. menyediakan sumber daya insan yang mempunyai kualifikasi, meliputi:

a. Mekanisme Pengadaan Sumber Daya Insan

b. Konsultasi, Motivasi dan Pencerahan

c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

d. Pelatihan dan Kompetensi Kerja

2. menyediakan prasarana dan sarana yang memadai, meliputi:

a. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3

b. Aturan

c. Mekanisme operasi/kerja, berita, dan pelaporan serta pendokumentasian

d. Instruksi kerja

Kegiatan dalam pelaksanaan agenda K3 paling sedikit meliputi:

1. Tindakan Pengendalian

2. Perancangan dan Rekayasa

3. Mekanisme dan Instruksi Kerja

four. Penyerahan Sebagian Aplikasi Pekerjaan

5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa

6. Produk Akhir

7. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bala Industri

eight. Agenda dan Pemulihan Keadaan Darurat

Pemantauan Dan Penilaian Kinerja

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:

1. Inspeksi, Pengujian, dan Pengukuran, meliputi:

a. Personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup;

b. Catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait;

c. Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3;

d. Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada ketika ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari akibat pemeriksaan, pengujian dan pengukuran;

e. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden; dan

f. Akibat temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

2. Audit Internal SMK3.

Audit internal SMK3 harus dilakukan secara bersiklus untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah

ditetapkan.

Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang akibat audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di kawasan kerja. Akibat audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen. Akibat temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak manajemen.

Peninjauan Dan Peningkatan Kinerja SMK3

Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau kawasan kerja harus:

1. Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara bersiklus; dan

2. Tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:

1. Penilaian terhadap kebijakan K3;

2. Tujuan, sasaran dan kinerja K3;

3. Akibat temuan audit SMK3; dan

four. Penilaian efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan

SMK3.

Sekian pembagian terstruktur mengenai perihal K3 dan/atau keselamatan kerja. Silahkan di-proportion kalau bermanfaat. Terima kasih.

Berlangganan replace artikel terbaru thru e mail:

Baca Juga:  Pengendalian Sediaan: Independen , Biaya Persediaan || Materi Teknik Industri
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 × 5 =